Press Release, PARLEMEN RAKYAT DAERAH ( PRD ) KAIMANA

Kaimana 30 November 2015

JAYAPURA, supinemelanesia.blogspot.com -- 1 Desember adalah Hari Lahirnya Embrio Negara Republik West Papua dan Situasi Politik Papua Barat.

Memperingati hari lahirnya embrio Negara Republik Papua Barat tanggal 1 Desember 1961, sesuai dengan intruksi media Nasional bangsa Papua (KNPB), bahwa tidak ada pengibaran Bendera Bintang Kejora di seluruh Wilayah Papua Barat sorong Sampai merauke.

KNPB menghimbau kepada seleuruh rakyat Papua Barat bahwa untuk memperingati tanggal 1 Desember sebagai hari bersejarah bangsa Papua, oleh karena itu Rakyat Papua barat wajib menggelar Ibadah syukuran di tempat masing-masing baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Selain itu KNPB menghimbau agar pada tanggal 1 Desember adalah hari libur Nasional bagi Bangsa Papua.

Untuk itu, kami Dari Parlemen Rakyat Daerah PRD dan KNPB Wilayah Kaimana meminta kepada aparat kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kaimana agar tidak perlu melakukan swiping dan mengerakan kekuatan aparat keplisian terlalu berlebihan dan tidak boleh menciptakan pengondisian wilayah di kaimana.

Sebab ada berbagai isu yang seperti pengibaran bendera dan isu lainya yang sedang berkembang di wilayah kaimana adalah propaganda yang sengaja dimainkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan ketegangan dan menakut-nakuti rakyat sengga ruang gerak dan mengganggu aktifitas Rakyat Papua Barat.

Sebab persoalan Politik Papua Barat dan perjuangan hak penetuan nasib sendiri, bagi rakyat papua barat, saat ini sedang didorong di tingkat nasional maupun di tingkat internasional secara damai dan bermartabat.

Perlu diketahui juga bahwa, sebelum satu tahun terhitung sejak November 2015-November 2016, Parlemen Nasional West Papua PNWP yang merupakan pemilik Embrio negara Papua Barat sejak tahun 1961 dengan nama Nieuw Guinea Raad akan mengumumkan secara resmi kapan waktu Pelaksanaan Referendum di tanah Papua.

Selain itu sebagai kelanjutan dari hasil sidang tahunann PBB pada Bulan september 2015 lalu bahwa PBB telah menerima masalah Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Keamanan Indonesia di tanah Papua sehingga pada tahun 2016 team Pencari Fakta dari PBB dan dari PIF akan ada di Papua untuk menyaksikan secara langsung kondisi Hak Asasi Manusia di wilayah Papua Barat, yang dilakukan oleh kolonial Indonesia.

Untuk itu kami menyampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan aparat Keamanan Republik Indonesia di tanah Papua Khususnya di Kota Kaimana supaya bersama-sama kita jaga dan amankan situasi Politik dalam Negeri Papua barat sebagai tanah Koloni Negara Indonesia sampai pelaksanaan Referendum untuk Papua Barat dilakukan.

Kaimana, 30 November 2015.

PENANGGUNGJAWAB POLITIK

PARLEMEN RAKYAT DAERAH (PRD ) KAIMANA

YEFTA JITMAU

WAKIL KETUA I